Jumat, 23 September 2016

NEGARA DIRUGIKAN.! Perbaikan Kapal Navigasi Terindikasi Korupsi

Dumai- Proyek di lingkungan kantor distrik Navigasi kelas I Dumai, yang berkaitan dengan pekerjaan Perbaikan Kapal , Docking Kapal KN. PARI dengan nilai Rp. 7,5 M, diduga sarat dengan penyimpangan karena sesuai kontrak yang dimenangkan oleh PT. Wirastuti dengan nomor kontrak PL.106/6/5/DNG.DMI-2015 tanggal 16 Juni 2015. 

Pekerjaannya adalah pergantian plat lambung kapal secara keseluruhan namun mustahil dilaksanakan sesuai kontrak karena pasilitas Docking Kapal yang berlokasi di teluk mesjid suangai Siak hanyalah dock tarik, yang lebih parah draf dock lebih kecil dibanding draf kapal KN. Pari, sehingga jika naik dock bodi kapal sebahagian masih ada di atas air, logikanya tidak mungkin pekerjaan pergantian plat kapal secara keseluruhan, jangankan tenaga ahli orang awampun tau jika dikerjakan sesuai kontrak kapal bisa tenggelam, pak ujarnya sambil nyengir dengan gaya mengejek.

Dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya mestinya Docking di lakukan pasilitas dock apung antara lain ada di batam, belawan, Tanjung Priok, satu lagi pak katanya, pekerjaan ini di addendum tanpa merinci apa sebabnya. Ketika dikonfirmasi Awak Media kamis 22/9 kemarin,Mantan kepala Dinas Navigasi (Kadisnav) selaku penguna anggaran KPA Tahun 2015 Bambang melalui via Telepon seslulernya,Ragu-ragu serta berbelit-belit namun anehnya,Bambang yang kini menjabat Kadisnav Tanjung Pinang ini,terkesan lempar tanggungjawab bahkan telepon selulernya berpindah tangan kepada seorang wanita yang mengaku juprida.

Di tempat Terpisah,Kapt Jupri selaku Pengawas Proyek Docking Kapal KN Pari Tahun 2015 Rp 7,5 miliyar ketika di konfirmasi membenarkan adanya kelebihan Matreal,namun semua itu telah dilaporkan kepada Pimpinan "pengakuan Jupri kepada Awak Media."Memang Benar,pekerjaan Proyek Docking Kapal KN Pari itu tak sesuai dengan standar ULP namun kala itu telah di berikan perpanjangan waktu (Adendum),jika teman dari Media menemukan kejanggalan dalam proyek Docking KN Pari,Kadisnav lah yang punya wewenang,"ungkap Jupri.

Tahun anggaran (TA) 2012 KN. Pari juga naik dock biaya yang digelontorkan kala itu sebesar 4.8 miliar kontraktor pelaksana PT. Bayu Bahari Sentosa dengan nomor kontrak, No. PL.106/4/DNG.DMI-2012, dan addendum kontrak, No. PL. 106/4.D/DNG.DMI-2012, beredar kabar biaya Docking sebesar Rp. 4.8 miliar disalah gunakan. Kapal KN. Pari hanya melakukan "cuci pantat" sebut sumber tadi, Namun keterangan dari supervisi pengawas Docking, PT. Abadi Karya Mulia, Bayu Dwinanto ST, pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak, pejabat pembuat komitmen (PPk) saat itu Saiful Sos. 

"Tentu tidak ada salahnya jika informasi ini di tindak lanjuti guna mengungkap kebenaran", saat ini pun KN. Pari sedang Docking yaitu melakukan refowering (Pergantian Mesin) dengan anggaran RP. 21.6 miliar dengan kontraktor PT. Putindo Trada Wisesa, hanya satu kata yang pas di ucapkan "FANTASTIK" biaya yang dikeluarkan untuk perawatan KN. PARI dan tidak menutup kemungkinan jadi ajang Bancakan dan lahan basah pihak-pihak terkait.

Selanjutnya proyek pekerjaan pemasangan Replace RLB One Pathom Bank DSI 571 selat Malaka, kontraktor pelaksana PT. Kemenangan dengan nilai Rp. 7.6 miliar, nomor kontrak PL.106/4/12/DNG.DMI-2015 tanggal 20 April 2015, diserah terimakan dari penyedia jasa kepada pihak Navigasi dengan berita acara No. PL.006/7/13/DNG.DMI-2015, tanggal 25 November 2015, RLB One Pathom Bank DSI 571 Selat Malaka telah selesai dikerjakan. 
Namun tepatnya 12 Desember 2015, atau 17 hari berselang atas laporan TIM ANF RLB tersebut dinyatakan "HILANG". 

Selanjutnya tanggal 16 Desember 2015, dibuat berita acara kehilangan dan dilaporkan kepada direktur jenderal perhubungan laut dengan surat No: UM.003/12/6/DNG.DMI-2015, dan pada tanggal 29 Desember 2015, dilakukan penandaan sementara jika tidak ditemukan samapai Maret 2016, maka akan diganti dengan yang baru oleh kontraktor yaitu PT. Kemenangan, seperti yang disampaikankan oleh Ujang Ramli yang menjabat Kasi Umum saat itu, namun sampai berita ini dirilis pergantian belum juga dilakukan, apalagi alasan jika ditanya ?

Sementara pejabat yang berkompeten saat itu semua sudah dimutasi tidak terkecuali pejabat pembuat komitmen (PPK) Firdaus Se.MM yang dianggap sosok paling berpengaruh dan bertanggung jawab terhadap semua proyek, lagi-lagi timbul kecurigaan pekerjaan RLB ini juga di addendum.

Proyek-proyek lain yang akan di selidiki diduga terjadi penyimpangan anatara lain yaitu pembangunan Causway dan Trestle penghubung dermaga mundam dengan kontrak RP. 17 miliar, kontraktor pelaksana PT. Cemerlang Samudera Kontrindo, proyek ini dilakukan Change Contrak Of Order (CCO) atau perhitungan untung rugi. Pekerjaan lanjutan pembangunan Trestle dan dermaga mundam RP. 24.8 miliar kontraktor PT. Lintas Barat Selatan. 

Proyek pembangunan gedung kantor (Pengurukan Tanah) teluk makmur dengan kontraktor PT. Mitra Kencana Sakti dengan nilai Rp. 6.1 miliar. Masih banyak proyek-proyek lain dilingkungan Distrik Navigasi Kelas I Dumai di duga merugikan Keuangan Negara sangat besar,Narasumber mengharapkan Penyidik Kajari lebih serius mengungkap kasus-kasus ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar