Rabu, 09 Agustus 2017

Ketua PN Dumai Kangkangi Putusan Pengadilan

Dumai - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Dumai memberi perintah penetapan eksekusi lahan seluas 26 Hektar, Jumat (4/8/2017) lalu. Anehnya, sebelumnya PN Dumai telah menerbitkan penetapan keputusan untuk tidak mengeksekusi lahan kepada pihak yang melakukan perlawanan eksekusi.

     Dua unit alat berat diturunkan untuk mengeksekusi lahan ditanami pohon sawit, berdasarkan perintah juru sita PN Dumai. Eksekusi lahan dikawal puluhan aparat kepolisian Polres Dumai.

Eksekusi lahan yang berlangsung hingga Jumat sore sempat diwarnai adu argumen antara juru sita pengadilan dengan kuasa hukum Edi Azmi Rozali SH, selaku pengacara pihak yang melakukan perlawanan eksekusi.

Dimana, kuasa hukum Edi Azmi mengingatkan agar pihak pengadilan untuk tidak masuk ke lahan milik kliennya atas nama Sukemi, Jali dan Ruslina. Peringatan disampaikan berdasarkan penetapan keputusan eksekusi dari Pengadilan Negeri Dumai.

"Penetapan keputusan berbunyi bahwa pemohon eksekusi Zainab Siregar telah sepakat untuk tidak mengeksekusi lahan klien saya. Ini salinan aslinya," tegas Edi Azmi sembari mengacungkan surat salinan penetapan keputusan dari PN Dumai.

Edi Azmi mengatakan, keputusan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Dumai telah melanggar keputusan penetapan pengadilannya sendiri.

Menurutnya, keputusan eksekusi diambil secara sepihak oleh ketua PN Dumai melalui hubungan telepon dengan juru sita pengadilan. Padahal dalam penetapan keputusan jelas disebutkan, lahan kliennya disetujui pemohon eksekusi Zaenab Siregar untuk tidak dieksekusi.

"Semua pihak, baik itu pengadilan maupun pemohon eksekusi sudah bersama-sama melakukan pengukuran objek perkara dan lahan kliennya tidak termasuk eksekusi. Pengukuran lahan dilakukan sampai empat kali. Setelah disepakati pihaknya memasang plang batas lahan sebagai peringatan," terangnya.

Atas diabaikannya penetapan keputusan pihaknya akan menempuh jalur hukum, dengan melaporkan operator alat berat ke pihak yang berwajib. Tidak terkecuali pihak eksekusi, karena telah merusak dan mengakibatkan kerugian pada kliennya.

"Pihak pengadilan atau pihak yang memberi perintah agar eksekusi tetap dilaksanakan akan kita laporkan ke Mahkamah Agung (MA) RI," kata Edi Azmi.

Hal tersebut juga dibenarkan Juru Sita pengadilan, Eri mengaku eksekusi atas perintah ketua pengadilan. Untuk eksekusi lahan diterbitkan pada 26 Juli 2017.

"Kita sudah mengukur lahan yang kita eksekusi seluas 26 hektar. Lahan yang diakui pihak perlawanan eksekusi termasuk dalam pengukuran" ujar Eri pada jurnariaunews.com.(jrn/cn)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar